Anggota DPR minta Kemenpar sesuaikan anggaran 2027 untuk perkuat UMKM

1 jam yang lalu

Saya lihat, Deputi Pemasaran minta porsi tambahan yang cukup raksasa, Rp647 miliar. Event mintanya Rp216 miliar. Tapi yang bikin saya agak miris, industri dan investasi itu cuma Rp35 miliar. Padahal ini mengurus pemberdayaan UMKM dan pelaku usaha rii

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan meminta Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyesuaikan komposisi belanja dalam usulan tambahan anggaran tahun 2027 agar memberikan porsi yang lebih besar bagi penguatan UMKM dan pelaku pariwisata daerah.

Dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI bersama Kemenpar di Jakarta, Rabu, Putra menilai struktur usulan tambahan anggaran sebesar Rp1,99 triliun perlu diselaraskan dengan upaya memperkuat sektor riil yang menjadi bagian penting dalam ekosistem pariwisata nasional.

Ia mencermati adanya perbedaan alokasi antarprogram, terutama antara bidang pemasaran, penyelenggaraan kegiatan, dan pengembangan industri pariwisata.

Baca juga: Kemenpar ajukan tambahan anggaran Rp1,99 triliun untuk tahun 2027

"Saya lihat, Deputi Pemasaran minta porsi tambahan yang cukup raksasa, Rp647 miliar. Event mintanya Rp216 miliar. Tapi yang bikin saya agak miris, industri dan investasi itu cuma Rp35 miliar. Padahal ini mengurus pemberdayaan UMKM dan pelaku usaha riil. Udah nambah Rp2 triliun, tapi ngasihnya cuma Rp35 miliar buat UMKM," kata Putra dalam keterangan yang diterima di Jakarta.

Selain itu, Putra meminta Kemenpar mempertimbangkan kembali penghapusan dana tugas pembantuan pada 2027 karena dinilai selama ini menjadi salah satu instrumen dukungan pemerintah pusat bagi pengembangan pariwisata di daerah.

"Ini kenapa dihapus? Paling tidak, Saudara Menteri, ini diberikan secara terbatas dengan skala prioritas. Supaya ada keberpihakan kementerian kepada daerah. Ini menurut saya kurang bijak kalau dibuat kosong sama sekali," ujar dia.

Dalam rapat tersebut, Putra juga menyoroti hubungan antara besaran anggaran dengan capaian devisa sektor pariwisata. Ia mengungkapkan bahwa pada beberapa periode, peningkatan devisa tetap terjadi meskipun anggaran mengalami penyesuaian.

"Jadi dikasih anggaran besar, devisanya 150, anggaran dipotong setengah, devisanya naik. Menarik ini," katanya.

Menurut dia, kondisi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dalam menentukan strategi pembiayaan sektor pariwisata ke depan.

Baca juga: Menpar sebut 25 ribu pemandu wisata secara nasional tersertifikasi

"Saya menduga, ini kalau anak Jaksel bilang, ini kode keras. Kode keras dari otoritas fiskal. Uangnya memang tidak ada, atau ada prioritas nasional yang bukan pariwisata," ujar dia menambahkan.

Putra juga memberikan perhatian terhadap usulan tambahan anggaran bagi Politeknik Pariwisata (Poltekpar) yang banyak diarahkan untuk pembangunan sarana dan prasarana. Menurut dia, peningkatan anggaran perlu diikuti indikator hasil yang terukur bagi masyarakat.

"Tidak ada satupun Poltekpar yang minta kenaikan ratusan persen itu menaruh target outcome. Berapa persen lulusan yang langsung membangun bekerja di desa wisata lokal? Atau berapa persen peningkatan omzet UMKM yang didampingi oleh Poltekpar? Itu riil. Itu tidak ada," ujar dia tegas.

Meski menyampaikan sejumlah catatan, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menyetujui usulan tambahan anggaran Kemenpar sebesar Rp1,99 triliun dengan harapan dilakukan penyesuaian komposisi belanja agar manfaat program semakin dirasakan oleh pelaku usaha kecil dan masyarakat di daerah.

"Untuk itulah kami setujui usulan tambahan anggaran ini, dengan catatan, kami menuntut penyesuaian arsitektur pembelanjaan agar sepenuhnya berpihak kepada pengusaha kecil, UMKM, dan pelaku pariwisata di sektor riil," kata Putra.

Baca juga: Bakom: Kunjungan wisman ke Indonesia naik di tengah dinamika global

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.