1 jam yang lalu
Naskah nota kesepahaman atau MoU damai antara Amerika Serikat dan Iran hingga kini masih dirahasiakan dari publik setelah kedua negara terlibat konflik bersenjata selama beberapa bulan terakhir. Penundaan publikasi dokumen ini terjadi karena adanya poin krusial yang mewajibkan kembalinya tim pengawas nuklir internasional ke wilayah Iran.
Pengumuman mengenai kesepakatan tersebut pertama kali disampaikan oleh Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif pada Senin (15/6), seperti dilansir dari Detikcom. Sharif menyatakan bahwa Washington dan Teheran telah menyepakati penghentian pertempuran secara segera dan permanen di seluruh lini, termasuk wilayah Lebanon.
Wakil Presiden Amerika Serikat Vance mengonfirmasi bahwa syarat kembalinya pengawas nuklir merupakan poin inti dari perjanjian tersebut, sehingga naskah kesepakatan belum dapat disiarkan kepada umum. Pengaturan mengenai jadwal inspeksi nuklir tersebut baru akan dirumuskan pada hari Jumat.
"Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dan Amerika Serikat akan membantu Iran menghancurkan persediaan uranium yang sangat diperkaya, dan itu adalah sesuatu yang dijelaskan dengan sangat jelas, dalam MoU," kata Wakil Presiden AS Vance.
Pemerintah Amerika Serikat meyakini bahwa proses integrasi pengawasan ini akan berjalan lancar lantaran tidak adanya perbedaan pandangan yang signifikan di antara kedua belah pihak terkait isu nuklir.
"Ada kesepakatan luas tentang hal ini, tidak banyak perbedaan pendapat tentang masalah khusus ini; itu seharusnya terjadi dengan sangat cepat," tambah wakil presiden.
Di sisi lain, otoritas Teheran menunjukkan sikap yang lebih berhati-hati. Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menyatakan bahwa perundingan final baru akan berjalan setelah komitmen awal dipenuhi oleh pihak lawan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan posisi politik negaranya yang menganggap posisi Washington tidak terpisahkan dari Israel dalam kesepakatan ini.
"Menurut pandangan kami, kedua pihak dalam memorandum ini adalah AS dan Israel di satu sisi, dan Iran serta Hizbullah di sisi lain," kata Menlu Iran Abbas Araghchi.
Araghchi memaparkan bahwa Lebanon dan Iran berada dalam satu front yang sama, sehingga agresi militer Israel ke Lebanon setelah adanya MoU ini akan dianggap sebagai bentuk pelanggaran perjanjian dengan Amerika Serikat.
Respons atas eskalasi di Lebanon juga datang dari internal Washington. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melayangkan kritik terhadap operasi militer Israel di Lebanon yang dinilai telah mengorbankan banyak warga sipil di kawasan pemukiman.
"Anda tidak perlu merobohkan gedung apartemen setiap kali Anda mencari seseorang karena ada banyak orang di gedung-gedung apartemen itu - dan mereka tak semuanya anggota Hizbullah," kata Presiden AS Donald Trump.
Trump menilai pertempuran yang dijalankan Israel sudah berlangsung terlalu lama dan menyarankan agar urusan penanganan kelompok Hizbullah diserahkan kepada pihak Suriah.
"Saya menyarankan kepada Israel untuk membiarkan Suriah menangani Hizbullah karena jujur saja, saya pikir mereka akan melakukan pekerjaan yang lebih baik," tambah Trump.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·