G7 luncurkan aliansi mineral kritis, kurangi ketergantungan ke China

3 jam yang lalu

London (ANTARA) - Para pemimpin G7 meluncurkan rencana ambisius untuk mengurangi ketergantungan mereka pada pemasok tunggal yang dominan seperti China dalam penyediaan mineral kritis yang penting bagi sektor digital dan energi hijau global.

Dalam deklarasi bersama yang didukung oleh Australia sebagai negara mitra, kelompok tersebut menyampaikan keprihatinan serius terhadap penggunaan kebijakan dan praktik non-pasar serta pemaksaan ekonomi.

Mereka memperingatkan bahwa pembatasan ekspor yang sewenang-wenang dan tindakan pembalasan telah secara aktif melemahkan keamanan ekonomi internasional. Untuk mengatasi kerentanan tersebut, G7 meluncurkan Aliansi Ketahanan dan Produksi Mineral Kritis.

Aliansi tersebut menargetkan pengurangan ketergantungan pada satu pemasok di luar blok untuk unsur tanah jarang dan magnet permanen menjadi kurang dari 60 persen pada tahun 2030, dengan ambisi akhir mencapai 50 persen sesegera mungkin.

Para menteri juga telah ditugaskan untuk menetapkan target pengurangan spesifik untuk mineral penting lainnya sebelum akhir tahun ini.

Strategi tersebut menandai pergeseran besar menuju pengamanan rantai pasok di antara negara-negara sekutu yang dipercaya.

Lebih lanjut, Blok G7 menyambut perkembangan investasi yang signifikan, dengan menyoroti 195 proyek yang diumumkan sejak awal 2026 dan telah menggerakkan investasi sebesar 64 miliar Euro (sekitar Rp1.319 triliun).

Untuk melindungi industri-industri itu dari volatilitas pasar, G7 tengah mengeksplorasi berbagai jaring pengaman ekonomi, termasuk subsidi selisih harga, instrumen pengadaan bersama, dan penetapan harga minimum.

Selain itu, para pemimpin berkomitmen membangun kerangka kerja ketertelusuran baru guna memerangi perdagangan ilegal serta memastikan standar lingkungan dan ketenagakerjaan yang tinggi.

Inisiatif tersebut akan dimulai dengan dua mineral percontohan, yaitu litium dan nikel, sebelum diperluas ke lima mineral baru setiap tahun.

Adapun pasar mineral kritis global saat ini terbelah tajam antara negara-negara penghasil bahan baku dan China, yang masih mendominasi proses pemurnian. China menguasai lebih dari 90 persen pemurnian unsur tanah jarang dunia, 80 persen grafit berkualitas baterai, serta sebagian besar pemrosesan litium dan kobalt global.

Sementara negara-negara kaya sumber daya seperti Australia (litium), Chili (tembaga), Indonesia (nikel), dan Kongo (kobalt) memimpin dalam kegiatan pertambangan, mereka masih sangat bergantung pada infrastruktur China untuk mengolah bahan mentah tersebut menjadi komponen yang siap digunakan.

Kondisi tersebut membuat negara-negara Barat harus mengejar ketertinggalan. Amerika Serikat dan Kanda memiliki potensi pertambangan yang besar, tetapi belum memiliki kapasitas pemurnian domestik yang memadai.

Sementara itu, Uni Eropa masih sangat bergantung pada impor akibat regulasi lingkungan yang ketat dan tingginya biaya operasional.

Sumber: Anadolu

Baca juga: G7 akan tambah bantuan militer Ukraina, sambut kesepakatan AS-Iran

Baca juga: PM Jepang usul inisiatif mineral saat G7 bahas kesepakatan AS-Iran

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.