Harga BBM dan LPG Nonsubsidi Naik Picu Efisiensi Pejabat Hingga Tekan UMKM

Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) nonsubsidi yang berlaku sejak Sabtu (18/4/2026) mulai menimbulkan efek berantai. Kebijakan ini memicu langkah efisiensi pejabat daerah hingga tekanan operasional pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dilansir dari Money, PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex berdasarkan Keputusan Menteri ESDM. Kenaikan harga ini tergolong signifikan dengan rata-rata lonjakan mencapai 60 persen dibandingkan harga sebelumnya.

Di wilayah Jakarta, harga Pertamax Turbo kini menyentuh Rp 19.400 per liter dari posisi semula Rp 13.100. Sementara itu, Dexlite melonjak menjadi Rp 23.600 per liter dan Pertamina Dex berada di angka Rp 23.900 per liter.

Selain sektor transportasi, sektor rumah tangga dan industri juga terdampak kenaikan harga LPG nonsubsidi. Tabung LPG 12 kg di Jakarta kini dibanderol Rp 228.000, naik Rp 36.000, sedangkan ukuran 5,5 kg naik menjadi Rp 107.000 per tabung.

Lonjakan harga energi ini dipicu oleh dinamika pasar global dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang mempengaruhi harga minyak mentah serta kontrak LPG dunia.

Dampak langsung dari kenaikan harga energi ini mulai terlihat pada perilaku pejabat publik di daerah. Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra Negara, memutuskan untuk mengganti kendaraan dinasnya sebagai bentuk penghematan anggaran operasional.

Diky beralih dari Mitsubishi Pajero yang menggunakan Pertamina Dex ke Toyota Innova Zenix yang dinilai memiliki konsumsi bahan bakar lebih irit. Ia menilai mempertahankan kendaraan lama akan membebani kas daerah akibat lonjakan harga BBM jenis diesel berkualitas tinggi.

"Saya secara pribadi sudah menyampaikan ke bagian umum, bahwa ke depan saya pake mobil Toyota Innova Zenix itu lebih irit karena tidak ada kenaikan (signifikan pada jenis BBM-nya)," ujar Diky pada Minggu (19/4/2026).

Ia mengusulkan agar kendaraan dinas lama yang boros bahan bakar untuk segera diistirahatkan atau dilelang demi mencegah pembengkakan anggaran. Diky juga mendorong adanya perubahan gaya hidup di kalangan pejabat agar lebih menyesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.

"Jangan pernah berpikir lagi pola hidup dimana pejabat teh kudu keren, di mana pejabat kudu kitu (begitu), kita tidak seperti itu dengan kondisi sekarang yuk menyesuaikan diri dengan kondisi bahwa pejabat pun sama manusia," tutur Diky.

UMKM Terhimpit Biaya Operasional

Di sektor ekonomi mikro, pelaku UMKM mulai menyusun strategi bertahan akibat naiknya harga gas. Pemilik Kedai Siberat di Jakarta, Novia Ajeng, mengungkapkan keberatannya terhadap selisih harga LPG nonsubsidi yang kini cukup tinggi.

"Biasanya pakai yang 12 kilo (gram). Cuma buat sekarang karena harganya naik lumayan banget ya, kadang kita akalin pakai yang 3 kilo (gram), yang subsidi," kata Ajeng pada Selasa (21/4/2026).

Ajeng mengaku kesulitan jika harus menaikkan harga jual produk karena khawatir akan kehilangan pelanggan yang sensitif terhadap perubahan harga. Saat ini, ia lebih memilih untuk memangkas margin keuntungan agar usahanya tetap bisa beroperasi di tengah kenaikan harga bahan baku dan energi.

"Karena kita UMKM kan sangat berpengaruh ya kalau ada kenaikan-kenaikan dari harga gas, plastik, bahan baku lainnya, dan enggak bisa semena-mena kita naikin harga jualnya," ujar Ajeng.

Kepatuhan pada Mekanisme Pasar Global

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa penyesuaian harga ini merupakan konsekuensi logis dari mekanisme pasar internasional. Pemerintah hanya mengintervensi harga energi yang bersifat subsidi untuk melindungi masyarakat luas.

"Nah, kenapa harganya naik? Saya katakan bahwa kita mengatur harga yang bisa menjamin untuk harganya enggak naik itu adalah yang bersubsidi. Sementara yang tidak bersubsidi itu dipakai oleh industri, jadi itu memang tidak kita atur harganya," kata Bahlil.

Bahlil menambahkan bahwa harga BBM dan LPG nonsubsidi akan terus berfluktuasi mengikuti pergerakan harga minyak dunia. Di sisi lain, pemerintah memberikan jaminan bahwa stok dan harga LPG subsidi 3 kilogram tetap aman dan terkendali untuk kebutuhan masyarakat kecil.