Harga BBM Pertamax Turbo dan Dex Series Naik 20 April 2026

Harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di Indonesia mengalami lonjakan signifikan yang memperlebar selisih harga dengan jenis BBM bersubsidi. Kenaikan ini menyasar produk-produk unggulan di kelas tinggi.

Dilansir dari Detik Finance, penyesuaian harga di SPBU Pertamina mencakup kenaikan harga Pertamax Turbo yang kini menyentuh angka Rp 19.400 per liter bagi para konsumen.

Produk bahan bakar diesel nonsubsidi juga mengalami perubahan harga yang cukup tajam. Dexlite saat ini dipasarkan dengan harga Rp 23.600 per liter di berbagai wilayah Indonesia.

Sementara itu, Pertamina Dex menempati posisi harga tertinggi untuk lini produk diesel dengan label Rp 23.900 per liter. Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada periode April 2026.

Meskipun lini produk kelas atas naik, harga Pertamax dilaporkan tetap stabil di angka Rp 12.300 per liter untuk pembelian langsung di SPBU. Di instalasi Pertashop, Pertamax dijual sedikit lebih rendah yaitu Rp 12.200 per liter.

Produk ramah lingkungan Pertamax Green 95 juga tidak mengalami perubahan harga dengan banderol tetap Rp 12.900 per liter. Hal yang sama berlaku bagi sektor BBM bersubsidi yang menjadi tumpuan masyarakat luas.

Harga Pertalite masih dipatok pada angka Rp 10.000 per liter di seluruh Indonesia. Demikian pula dengan produk Biosolar subsidi yang harganya tetap bertahan di level Rp 6.800 per liter.

Analisis Dampak dan Potensi Migrasi Pengguna

Keputusan untuk menahan harga Pertamax dinilai sebagai langkah strategis dalam meminimalisir lonjakan perpindahan konsumsi ke BBM subsidi yang lebih murah.

Pengamat Energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, memprediksi bahwa migrasi besar-besaran pengguna ke Pertalite tidak akan terjadi karena harga Pertamax tetap dijaga di level yang terjangkau.

Fahmy berpendapat bahwa jumlah pengguna Pertamax merupakan yang terbesar di segmen nonsubsidi. Jika harga jenis ini ikut naik, tekanan terhadap subsidi APBN akan semakin berat akibat migrasi konsumen.

"Untuk Pertamax kan tidak dinaikkan saya menduga kalau Pertamax dinaikkan dan Pertalite tidak dinaikkan justru itu potensi migrasi terjadi. Pertamax yang cukup besar konsumennya, maka ditahan harganya, jadi migrasi ke Pertalite yang bebani subsidi APBN tidak terjadi," kata Fahmy.

Fahmy menambahkan bahwa karakteristik konsumen Pertamax didominasi oleh kelompok masyarakat kelas menengah. Kelompok ini cenderung memiliki daya beli yang sangat sensitif terhadap gejolak harga bahan bakar.

"Apalagi konsumennya kan kelas menengah yang rentan gitu ya. Kalau Pertamax naik ya dia akan pindah ke Pertalite, ya ini sangat tepat kebijakannya. Mereka ini yang mudah migrasi, kalau dia naik maka akan berpindah," ujar Fahmy.

Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari Peneliti Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Muhammad Ishak Razak. Ia melihat langkah ini sebagai respons pemerintah dalam meredam inflasi.

Meskipun begitu, Ishak memberikan catatan kritis mengenai beban fiskal yang mungkin timbul. Penahanan harga BBM nonsubsidi membawa konsekuensi tersendiri bagi keseimbangan anggaran negara.

"Ini strategi pemerintah agar terkesan merespon kenaikan harga BBM namun tidak berdampak luas pada migrasi BBM bersubsidi. Tentunya ini juga akan mengurangi imbasnya ke inflasi secara luas, meskipun risikonya pada tekanan APBN menjadi lebih besar," kata Ishak.

Perlunya Pengawasan dan Regulasi Pembatasan

Di sisi lain, pentingnya kebijakan pendukung untuk mengamankan stok BBM bersubsidi mulai disuarakan oleh para akademisi. Pengawasan ketat di lapangan menjadi kunci utama keberhasilan transisi harga ini.

Robert Winerungan, Pengamat Ekonomi dari Universitas Negeri Manado (Unima), menyarankan adanya aturan yang lebih tegas untuk mengatur siapa saja yang berhak mendapatkan akses terhadap subsidi BBM.

"Perlu ada aturan, misalnya kendaraan dengan harga di atas Rp 500 juta tidak boleh mengonsumsi BBM bersubsidi. Jangan sampai ada yang memanfaatkan kebijakan ini untuk kepentingan pribadi," kata Robert.

Upaya pembatasan berdasarkan spesifikasi kendaraan dianggap perlu untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Langkah ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan BBM bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan di tengah kenaikan harga energi global.