Kementerian P2MI Gandeng Tiga Mitra untuk Optimalkan Pasar Kerja Global

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memperkuat tata kelola penempatan tenaga kerja melalui sinergi strategis dengan tiga mitra di Jakarta guna mengoptimalkan ratusan ribu peluang kerja luar negeri yang belum terserap. Dilansir dari Detikcom, kerja sama ini melibatkan Pemerintah Provinsi Banten, Krakatau Steel Group, dan Ikatan Alumni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Jumat (19/6/2026).

Menteri P2MI Mukhtarudin memaparkan data penempatan nasional periode Januari 2025 hingga 12 Juni 2026 yang mencapai 433.169 layanan penempatan. Kendati demikian, serapan pasar kerja internasional masih minim karena dari 313.803 posisi yang tersedia per 13 Juni 2026, baru 76.907 posisi yang terisi.

"Ini artinya, masih ada 236.896 peluang kerja (75,49%) yang terbuka lebar dan menanti untuk diisi oleh tenaga kerja Indonesia yang kompeten," ujar Mukhtarudin, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Mukhtarudin menambahkan bahwa Provinsi Banten memiliki peran strategis dengan mencatatkan 5.542 layanan penempatan pada periode tersebut. Banyaknya pekerja migran asal wilayah ini memberikan kontribusi finansial yang signifikan bagi perekonomian daerah melalui remitansi.

"Jika setiap pekerja migran konsisten mengirimkan rata-rata Rp5 juta per bulan, aliran dana tersebut menciptakan multiplier effect yang luar biasa, menggerakkan urat nadi ekonomi lokal, memutar roda UMKM di desa-desa, dan meningkatkan daya beli masyarakat," beber Mukhtarudin, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Namun, letak geografis Banten yang terbuka membuatnya rentan terhadap tindak pidana perdagangan orang. Berkat pengawasan ketat, BP3MI Banten berhasil menggagalkan keberangkatan ilegal ratusan calon pekerja sepanjang awal tahun 2026.

"Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan nyawa dan masa depan keluarga Indonesia yang berhasil kita lindungi," tegas Mukhtarudin, Menteri Pelindungan Pekerra Migran Indonesia.

Langkah taktis ini diintegrasikan dengan program SMK Go Global demi mencapai target penempatan setengah juta tenaga kerja terampil hingga 2029. Skema ini dirancang untuk menciptakan perputaran keahlian bagi sumber daya manusia nasional.

"Talenta Indonesia didorong bekerja di tingkat global untuk menyerap ilmu, teknologi, dan etos kerja terbaik. Setelah itu, mereka kembali ke tanah air untuk membangun usaha produktif dan berkontribusi pada ekonomi nasional," katanya Mukhtarudin, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya komitmen nyata dari seluruh pihak agar perjanjian ini tidak sekadar menjadi dokumen formal.

"Ke depan, langkah nyata di lapangan adalah pembuktiannya. Mari bersama-sama kita hadirkan tata kelola dan pelindungan yang bermartabat bagi para pejuang ekonomi keluarga," ucap Mukhtarudin, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Gubernur Provinsi Banten, Andra Soni, menyambut baik kolaborasi lintas instansi ini dan menyatakan komitmennya dalam mendukung penyiapan tenaga kerja kompeten yang siap bersaing di kancah internasional.

"Kami berharap besar, sesuai arahan Bapak Presiden, dalam empat tahun ke depan dapat tercapai target 200 ribu Pekerja Migran Indonesia yang terlatih dan terdidik untuk ditempatkan di negara-negara sahabat," paparnya Andra Soni, Gubernur Provinsi Banten.

Bagi Andra Soni, perlindungan dan perluasan kesempatan kerja ke luar negeri ini berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di akar rumput.

"Semoga kita bisa menseriusi dengan baik arahan Bapak Presiden. Ini merupakan upaya bersama untuk menyejahterakan masyarakat dan memberikan kesempatan bagi warga kita untuk berkarya di luar negeri, namun tentu dengan jaminan pelindungan penuh dari pemerintah," tegas Andra Soni, Gubernur Provinsi Banten.

Ia pun mengapresiasi kementerian terkait dan menyatakan kesiapan jajarannya untuk segera mengeksekusi rencana program ini di lapangan.

"Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri atas kerja sama ini. Kami sangat antusias dan siap menjalankan seluruh program yang telah disepakati demi menghadirkan tata kelola migrasi yang aman dan bermartabat," jelas Andra Soni, Gubernur Provinsi Banten.