Kemnaker Gelar Pelatihan Vokasi Nasional Batch 1 2026, Siapkan 10.504 Lulusan SMA/SMK

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) secara resmi meluncurkan Pelatihan Vokasi Nasional Batch 1 2026. Program ini melibatkan 10.504 peserta yang merupakan lulusan SMA/SMK sederajat dari berbagai wilayah di Indonesia, seperti dilansir dari Detikcom.

Acara pembukaan program tersebut dipusatkan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi, Jawa Barat. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut bahwa format pelatihan kali ini sengaja dirancang berbeda, terutama dalam hal sistem pendaftaran yang kini terpusat secara serentak.

“Tahun 2026 ini format kita agak berbeda. Kita ingin pendaftaran dan mulainya pelatihan vokasi itu serentak, sehingga kita ingin memberikan kesempatan yang sama kepada semua pencari kerja,” ujar Yassierli pada Rabu (8/4/2026) di BBVP Bekasi.

Yassierli menjelaskan alasan di balik pembatasan peserta khusus lulusan SMA/SMK dalam program ini. Pembatasan ini bertujuan untuk memberikan porsi yang seimbang, mengingat lulusan perguruan tinggi sudah memiliki jalur program magang tersendiri.

“Kita sudah ada program untuk lulusan perguruan tinggi, magang 100.000 orang. Dan sekarang kita ada program khusus untuk lulusan SMA atau SMK,” tuturnya.

Ribuan peserta pelatihan tidak hanya terpusat di satu lokasi, melainkan tersebar di sekitar 50 hingga 60 satuan kerja milik Kemnaker di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan kuota hingga 70.000 orang melalui pendanaan APBN untuk tahun anggaran 2026.

Yassierli menambahkan bahwa angka ini berpotensi meningkat melalui kerja sama dengan pihak swasta atau industri. Hal yang paling signifikan, menurut Yassierli, adalah adanya jaminan kerja bagi separuh dari peserta gelombang pertama.

“Paling penting adalah 50 persen dari peserta yang kick-off hari ini, baik offline maupun online, itu sudah ada jaminan untuk dia bekerja. Tentu jika mereka lulus dan dapat sertifikat,” kata Yassierli.

Peserta yang berhasil menyelesaikan pelatihan akan memperoleh sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), selain sertifikat pelatihan. Sertifikat ini berfungsi sebagai bukti keahlian yang diakui industri.

Selain itu, pemerintah memberikan dukungan berupa uang ganti transportasi sebesar Rp 20.000 per hari bagi setiap peserta. Durasi pelatihan bervariasi antara dua minggu hingga empat bulan, sehingga bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban mobilitas peserta selama belajar.

Peluang Penempatan Kerja di Luar Negeri

Yassierli memiliki harapan besar agar program pelatihan vokasi nasional ini berjalan efektif dan mampu memenuhi kebutuhan industri, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di mancanegara. Ia melihat banyak negara yang memerlukan tenaga kerja dari Indonesia.

“Jadi banyak negara yang sebenarnya membutuhkan tenaga kerja-tenaga kerja dari Indonesia mulai dari yang medium skill, misalnya mereka yang bekerja di konstruksi, hospitality, bekerja sebagai caregiver, sampai engineer sebenarnya gitu ya,” ungkapnya.

Kemnaker telah rutin mengirim puluhan ribu tenaga kerja melalui skema magang ke Jepang setiap tahun. Yassierli berharap model serupa dapat diterapkan di negara-negara lain yang telah menjalin pembicaraan, seperti Qatar, Australia, Rusia, dan Swiss.

Salah satu tantangan utama dalam penempatan kerja di luar negeri adalah kemampuan bahasa. Yassierli menekankan pentingnya efektivitas pelatihan bahasa di balai-balai Kemnaker, sebuah instruksi yang juga datang dari Presiden.

Integrasi Program Magang Nasional dengan Sertifikasi Kompetensi

Menteri Ketenagakerjaan juga menyoroti pentingnya integrasi program Magang Nasional (MagangHub) dengan sertifikasi kompetensi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar lebih siap bersaing di dunia kerja.

Menurut Yassierli, peserta magang memerlukan pengalaman kerja dan bukti kompetensi yang terstandar. Oleh karena itu, Kemnaker mendorong penguatan MagangHub yang terintegrasi dengan sertifikasi BNSP.

“Kami ingin memastikan program pemagangan tidak hanya memberikan pengalaman kerja, tetapi juga menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan memiliki pengakuan resmi melalui sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP),” ujar Yassierli dalam siaran pers, Senin (6/4/2026).

Kemnaker juga menyiapkan insentif dan program prioritas bagi perusahaan yang memfasilitasi sertifikasi kompetensi bagi peserta MagangHub, sebagai bentuk pengakuan atas peran strategis dunia usaha.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker, Darmawansyah, mengapresiasi perusahaan yang mendukung sertifikasi peserta magang. Langkah ini memastikan bahwa peserta memiliki standar kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Saat ini, program MagangHub telah diikuti oleh sekitar 100.000 peserta yang tersebar di berbagai perusahaan, kementerian, dan lembaga. Batch pertama, dengan 14.952 peserta, dijadwalkan selesai pada 19 April 2026.

Setiap peserta akan menerima dokumen sesuai durasi keikutsertaan; sertifikat magang untuk partisipasi enam bulan, dan surat keterangan untuk durasi tiga hingga kurang dari enam bulan. Dokumen ini menjadi bekal penting bagi peserta untuk memasuki dunia kerja.

Ke depan, Kemnaker akan terus memperluas akses sertifikasi kompetensi melalui kerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan mitra industri. Tujuannya adalah menciptakan tenaga kerja yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing tinggi.