2 jam yang lalu
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo secara resmi membantah isu terjadinya krisis keuangan yang melanda para kontraktor pelaksana proyek Sekolah Rakyat. Penegasan mengenai kondisi finansial ini disampaikan langsung oleh Dody di Gedung DPR, Jakarta, pada Rabu (17/6/2026), dilansir dari Detik Finance. Kabar mengenai masalah pencairan dana dan hambatan modal belakangan ini sempat mencuat ke publik.
Meski demikian, pihak kementerian memastikan bahwa seluruh alokasi pembiayaan untuk proyek infrastruktur pendidikan tersebut berjalan lancar tanpa kendala dari kas negara. "Nggak ada yang keterbatasan arus kas. So far aman," ujar Dody.
Tertundanya proses pencairan dana kepada pihak pelaksana proyek murni diakibatkan oleh lambatnya penyelesaian fisik bangunan di lapangan. Perusahaan konstruksi tidak dapat mengajukan tagihan pencairan karena target persentase kemajuan pembangunan belum terpenuhi secara administratif.
"Sebetulnya nggak ada masalah soal pembiayaan. Si kontraktor belum bisa meng-invoice kita karena progresnya belum sampai ke sana. Makanya kan saya tiap hari keliling, gebrak-gebrak soal progres," terang Dody.
Sebagai langkah mitigasi untuk mempercepat pengerjaan, Kementerian PU juga telah menyiapkan skema khusus bagi pelaksana proyek yang terbukti membutuhkan talangan dana. Melalui pernyataan resminya sejak Sabtu (30/5/2026), pemerintah menyatakan siap turun tangan membantu perusahaan yang bermasalah.
"Untuk penyedia jasa yang mengalami kendala cash flow, kami sudah berkoordinasi dengan Danantara agar dapat dibantu oleh perbankan Himbara. Dari sisi tenaga kerja, kami akan melibatkan dukungan Zeni TNI seperti yang telah kami lakukan pada SR di Lombok Utara, pada titik-titik yang mengalami keterlambatan progres sehingga target penyelesaian tetap bisa dikejar," papar Dody.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·