Menteri PU Percepat Pembangunan Jembatan Permanen Sumatera&Aceh

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengambil langkah taktis dalam memulihkan konektivitas pascabencana dengan langsung membangun jembatan permanen di jalur strategis Sumatera-Aceh. Langkah ini dilakukan tanpa menunggu seluruh tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi selesai demi menjaga kelancaran distribusi logistik nasional.

Kebijakan tersebut diambil atas pertimbangan vitalnya jalur penghubung tersebut bagi pergerakan pasokan bahan bakar minyak (BBM), semen, serta kebutuhan pokok masyarakat. Jalur ini menjadi urat nadi perekonomian yang tidak boleh terputus lama, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa infrastruktur darurat yang biasanya dibangun pada masa tanggap darurat memiliki keterbatasan kapasitas yang signifikan dan tidak akan bertahan lama untuk menampung kendaraan berat.

"Pada saat tanggap darurat, yang kita bangun itu kan bersifat darurat, sementara waktu. Kemudian, misalnya, jembatan darurat yang kita bangun itu tidak akan bertahan lama karena yang melintas merupakan kendaraan besar, meskipun sudah kita batasi maksimal 20 ton. Jadi tidak mungkin (dibasi)," kata Dody Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum (PU) dalam acara InfraTalk di Auditorium Kementerian PU, Jakarta, Jumat (19/6).

Keputusan mempercepat pembangunan fisik ini diambil agar penyerapan anggaran dapat berjalan lebih cepat, meskipun sistem pembayaran kepada pelaksana proyek tetap mematuhi mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Belum lagi ini merupakan jalur lintas Medan-Aceh, ada angkutan BBM, logistik, semen, dan lain-lain. Jadi kemudian saya memberanikan diri, walaupun sebetulnya waktu itu belum boleh. Seharusnya saya masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, tetapi langsung membangun jembatan permanennya," tambah Dody Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum (PU).

Pekerjaan fisik yang langsung dialihkan ke bangunan permanen membuat penyerapan anggaran di Kementerian PU menjadi lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan di lapangan.

"Jadi karena di PU ini banyak pekerjaan yang sudah bersifat permanen, sehingga penyerapan anggarannya bisa berlangsung lebih cepat," ujar Dody Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum (PU).

Di samping fokus pada infrastruktur utama, Kementerian PU juga menjalankan program padat karya tunai guna membersihkan sisa-sisa material banjir di wilayah terdampak.

"Untuk padat karya di Sumatra itu masih terus berlangsung, terutama untuk pembersihan lumpur. Jadi itu di Ditjen Cipta Karya. Kan masih banyak lumpur, terutama di daerah Aceh Tamiang. Semua lokasi akan kita bersihkan dari lumpur," ungkap Dody Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum (PU).

Hingga Juni 2026, realisasi pemulihan fisik telah menunjukkan perkembangan signifikan. Kementerian PU mencatat perbaikan rumah hunian telah mencapai 1.544 unit atau sekitar 83 persen dari target keseluruhan sebanyak 1.866 unit di 18 lokasi berbeda. Sementara itu, pembersihan fasilitas umum, pemukiman, dan relokasi puskesmas sudah rampung 100 persen.

Pada sektor sumber daya air, pemerintah telah memperbaiki dua embung, 178 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), serta menyedian 70 sumur bor dangkal. Sektor konektivitas juga mencakup penanganan 107 ruas jalan nasional dan 43 jembatan, ditambah perbaikan sanitasi di 15 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan 12 Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Akselerasi ini didukung penuh oleh anggaran pemulihan pascabencana dari Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp100,1 triliun untuk jangka waktu tiga tahun.