Pemerintah Didesak Ambil Langkah Diplomasi Pascacegat Kapal Misi Gaza

Pembina Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) Ustaz Bachtiar Nasir mendesak Pemerintah Indonesia segera mengambil langkah diplomasi darurat menyusul pencegatan kapal kemanusiaan Global Sumud Flotilla oleh militer Israel. Misi penyelamatan diminta segera dilakukan terhadap warga negara Indonesia yang berada di dalam kapal tersebut.

Tindakan penahanan armada sipil pembawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza itu dinilai sebagai bentuk pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia. Kabar mengenai pencegatan kapal di laut lepas Mediterania ini dilansir dari Detikcom pada Selasa (19/5/2026).

"Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri RI, agar segera mengambil langkah diplomatik darurat untuk memastikan keselamatan seluruh warga negara Indonesia yang tergabung dalam armada Global Sumud Flotilla 2.0," ujar Ustaz Bachtiar Nasir, Pembina Global Peace Convoy Indonesia.

Amanah kemanusiaan dibawa oleh para delegasi Indonesia untuk membela warga Palestina yang terisolasi akibat blokade panjang. Penekanan juga diarahkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga HAM internasional untuk memaksa Israel membebaskan seluruh aktivis.

"Jangan biarkan para relawan kemanusiaan menghadapi kekuatan militer tanpa suara pembelaan dari dunia," kata Ustaz Bachtiar Nasir, Pembina Global Peace Convoy Indonesia.

Masyarakat Indonesia diimbau memperkuat dukungan moral dan berhati-hati dalam menyebarkan informasi demi keselamatan delegasi. Sementara itu, lima WNI dilaporkan telah ditangkap oleh tentara zionis Israel saat berlayar di perairan Mediterania menuju Gaza.

"Terkini, 5 delegasi diculik, 4 (WNI) masih berlayar," kata Harfin Naqsyabandy, Koordinator Media GPCI.

Penangkapan terjadi pada Senin (18/5) pukul 21.20 WIB terhadap sejumlah kapal dalam armada tersebut. Nama-nama WNI yang ditangkap meliputi aktivis Andi Angga, serta empat jurnalis yaitu Bambang Noroyono, Andre Prasetyo, Thoudy Badai, dan Heru Rahendro, sedangkan empat WNI lainnya dilaporkan masih berlayar.

"Kementerian Luar Negeri mengecam keras tindakan Militer Israel yang telah mencegat sejumlah kapal yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur," kata Yvonne Mewengkang, Juru Bicara 1 Kemlu RI.

Desakan keras disampaikan pemerintah agar Israel membebaskan seluruh awak beserta kapal logistik kemanusiaan tersebut. Kelanjutan penyaluran bantuan bagi rakyat Palestina harus tetap dijamin sesuai aturan hukum humaniter.

"Kementerian Luar Negeri RI mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan, serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina sesuai hukum humaniter internasional," jelas Yvonne Mewengkang, Juru Bicara 1 Kemlu RI.

Koordinasi intensif telah dijalankan Ditjen Perlindungan WNI bersama KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman sejak awal pergerakan misi. Langkah kontingensi kini disiapkan guna merespons situasi di lapangan.

"Kemlu RI juga terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk memperoleh informasi terkini mengenai kondisi para WNI, sekaligus menyiapkan langkah kontingensi, termasuk fasilitasi pelindungan dan percepatan proses pemulangan apabila diperlukan. Pelindungan WNI akan terus menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia di tengah situasi yang berkembang sangat cepat," pungkas Yvonne Mewengkang, Juru Bicara 1 Kemlu RI.