Pemerintah Kucurkan Rp 100 Triliun untuk Pemulihan Pascabencana

Proses pemulihan permanen di wilayah terdampak bencana wilayah Sumatera kini mulai diakselerasi oleh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera. Langkah strategis ini dilakukan seiring dengan mulai mengalir dan dicairkannya dana pemulihan ke beberapa kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah terkait.

Dilansir dari Detikcom, alokasi anggaran total yang disiapkan pemerintah mencapai Rp 100,1 triliun untuk periode jangka menengah 2026-2028. Kucuran dana masif tersebut dialokasikan secara khusus untuk membangun kembali infrastruktur dasar, sektor perumahan, dan pemulihan roda ekonomi masyarakat di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat.

Penyaluran dana triliunan tersebut dibagi ke dalam tiga tahapan penyerapan anggaran. Pada tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp 38,9 triliun, disusul Rp 32,9 triliun pada tahun 2027, dan tahap akhir sebesar Rp 28,2 triliun pada tahun 2028 dengan melibatkan total 33 kementerian dan lembaga selaku pelaksana program.

Perkembangan realisasi di lapangan menunjukkan tren positif setelah dilaksanakannya Rapat Koordinasi Tim Pengarah Satgas PRR di Kantor Kemenko PMK, Jakarta. Tercatat hingga 17 Juni 2026, terdapat lima instansi yang telah menerima pagu anggaran, meliputi Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian memberikan penjelasan mengenai kondisi pencairan anggaran yang sebagian masih dievaluasi oleh Kementerian Keuangan.

"Ada lima yang sudah dicairkan, artinya sudah ditransfer. Yang lainnya sedang berproses di Kementerian Keuangan. Kalau sudah ditransfer, maka speed-nya akan kencang sekali," ujar Tito Karnavian, Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera.

Guna mengantisipasi hambatan selama proses administrasi di kementerian pusat, pihak Satgas turut mendorong jajaran pemerintah daerah untuk memaksimalkan tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 10,6 triliun. Dukungan fiskal yang telah ditransfer sejak awal Mei 2026 ini mengalir ke Aceh sebesar Rp 1,6 triliun, Sumatera Utara sebanyak Rp 6,3 triliun, dan Sumatera Barat senilai Rp 2,6 triliun.

Aksi solidaritas antarwilayah juga terlihat lewat penyaluran hibah dan bantuan keuangan dari Pemprov Sumatera Utara serta kabupaten/kota sekitar menuju wilayah terdampak di Aceh dan daerah parah di Sumatera Barat. Pergerakan kolektif dari seluruh instansi dinilai menjadi kunci utama agar pemulihan infrastruktur maupun ekonomi bisa segera dirasakan langsung oleh warga.

"Daerah-daerah saya dorong untuk bisa segera bergerak menggunakan TKD masing-masing. Kemudian K/L yang anggarannya sudah cair seperti PU, kita minta agar speed-nya lebih kencang lagi," pungkas Tito Karnavian, Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera.