Pemerintah Respons Unjuk Rasa Mahasiswa Terkait Kebijakan Ekonomi

Gelombang aksi demonstrasi mahasiswa di sejumlah daerah yang menuntut perbaikan kondisi ekonomi serta penghentian beberapa program kerja pemerintah mendapatkan tanggapan resmi dari otoritas terkait. Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) menegaskan bahwa fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak awal adalah pengendalian fiskal dan penghematan belanja negara. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tersebut berhasil memangkas pemborosan negara hingga ratusan triliun rupiah melalui evaluasi pos belanja yang tidak esensial.

Langkah penataan lalu lintas oleh kepolisian di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pada Jumat lalu juga sempat memicu ketegangan karena mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia tertahan saat hendak melakukan aksi.

Qodari membantah adanya upaya pencegatan sistematis terhadap massa aksi dan menyebut hal itu murni demi menjaga kelancaran aktivitas publik dan ekonomi lainnya. "Saya kira bukan pencegatan ya, tetapi lebih kepada penataan lalu lintas bagaimana agar kegiatan-kegiatan masyarakat bisa tetap berjalan," ujar Qodari, Kepala Bakom RI.

Pemerintah menyatakan bahwa ruang publik harus dapat diakses secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa mengorbankan sektor perkantoran maupun pendidikan. "Jadi, di satu sisi, mahasiswa dapat menyampaikan aspirasinya, tetapi di sisi yang lain kegiatan perkantoran, kegiatan ekonomi, juga tetap bisa berjalan dengan optimal," sambung Qodari, Kepala Bakom RI.

Ia menambahkan bahwa penataan rute tersebut dilakukan setelah dirinya memantau langsung situasi jalur perjalanan dari kawasan Jakarta Pusat. "Sekali lagi ada aspirasi mahasiswa, tetapi juga ada kegiatan ekonomi, perkantoran, dan kegiatan pendidikan, kegiatan lain-lain yang tentu harus berjalan dengan baik," ucap Qodari, Kepala Bakom RI. Mengenai esensi tuntutan mahasiswa, Bakom RI menilai penyampaian kritik tersebut merupakan hal yang wajar dalam koridor demokrasi yang sehat.

"Bundaran HI adalah ruang publik, yang berhak menggunakan itu adalah semua kelompok masyarakat. Terus terang saya sendiri dari Cempaka Putih ke sini [lokasi diskusi] lihat-lihat rute," kata Qodari, Kepala Bakom RI.

Namun, pemerintah mengimbau agar masyarakat melihat capaian penutupan celah kebocoran anggaran yang saat ini sedang gencar diupayakan oleh presiden. "Tuntutan dari mahasiswa tentu sangat wajar ya sebagai bagian dari proses dan sistem demokrasi. Tentu kita ingin mendengar masukan dan saran dari berbagai macam kelompok masyarakat apalagi mahasiswa," kata Qodari, Kepala Bakom RI. Salah satu instrumen yang digunakan untuk mengawasi ekspor komoditas sumber daya alam adalah pembentukan badan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia.

"Di sisi yang lain, tentunya kita harus bisa memberikan perspektif data dan informasi," lanjut Qodari, Kepala Bakom RI.

Pemerintah mengeklaim langkah tersebut merupakan bagian dari reformasi tata kelola keuangan yang seharusnya mendapatkan dukungan penuh dari gerakan mahasiswa. "Yang dilakukan oleh Prabowo justru selama ini adalah menghentichen pemborosan. Pak Prabowo ini adalah figur yang paling depan memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh masyarakat," ungkap Qodari, Kepala Bakom RI.

Di sisi lain, tuntutan mahasiswa mengenai pembatalan program Makan Bergizi Gratis juga mendapat perhatian khusus dari partai koalisi pemerintah. "Itu kan ditujukan untuk mencegah kebocoran APBN kita. Justru ini yang seyogianya didukung oleh aktivis mahasiswa," tutur Qodari, Kepala Bakom RI.

Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Isyana Bagoes Oka, menyatakan bahwa kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang asalkan mematuhi regulasi yang berlaku. "Demo itu kan merupakan salah satu cara untuk menyampaikan aspirasi dan di negara demokrasi ini, upaya-upaya untuk menyalurkan aspirasi tentu saja merupakan upaya yang tidak dilarang, tentu saja dengan tetap mengikuti aturan-aturan yang berlaku," kata Isyana, Wakil Ketua Umum PSI. Isyana memastikan bahwa pembenahan struktural dan operasional terhadap program pemenuhan gizi tersebut terus berjalan secara simultan bersama jajaran pimpinan baru Badan Gizi Nasional.

"Saat ini berbagai upaya untuk memperbaiki program MBG ini sudah terus dilakukan, termasuk juga sekarang ini juga sudah ada Ketua BGN yang baru, Wakil Ketua BGN yang baru dan berbagai upaya terus dilakukan tentu saja untuk memperbaiki," ucapnya, Wakil Ketua Umum PSI.

Masyarakat diharapkan memberikan ruang bagi manajemen baru untuk mengoptimalkan distribusi gizi demi penanganan stunting dan persiapan menyambut Indonesia Emas 2045. "Bagaimana agar anak-anak usia sekolah, kemudian Ibu hamil, ibu menyusui, balita dan PAUD bisa mendapatkan gizi yang baik untuk salah satunya adalah upaya pencegahan stunting dan bisa kita sama-sama meraup bonus demografi mencapai Indonesia emas 2045," ungkap Isyana, Wakil Ketua Umum PSI.