Pengamat: Respons cepat kebijakan tanda pemerintahan matang

1 minggu yang lalu

Kebijakan yang dirumuskan dalam kondisi dan proyeksi tertentu harus mampu beradaptasi ketika realitas berubah

Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik Fernando Emas menilai fleksibilitas dan kecepatan respons kebijakan merupakan indikator pemerintahan yang matang dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi dan sosial.

"Kebijakan yang dirumuskan dalam kondisi dan proyeksi tertentu harus mampu beradaptasi ketika realitas berubah," kata Fernando dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, masyarakat saat ini menghadapi tekanan ekonomi akibat kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok yang tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan riil kelompok menengah ke bawah.

Fernando menyebut harga beras, minyak goreng, dan sumber protein hewani terus mengalami tekanan kenaikan sehingga menggerus daya beli masyarakat secara bertahap.

Baca juga: Menko Airlangga: BI Rate naik demi jaga stabilitas ekonomi

Ia juga menyoroti masih tingginya angka pengangguran terbuka dan setengah pengangguran, serta terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor industri.

Kondisi tersebut, kata dia, menimbulkan kekhawatiran di kalangan angkatan kerja dan memerlukan langkah kebijakan yang cepat serta tepat sasaran.

Menurut Fernando, pemerintah perlu berani melakukan terobosan kebijakan, termasuk mengevaluasi kinerja menteri yang dinilai belum mampu menghadirkan solusi atas persoalan ekonomi masyarakat.

Ia berpendapat pergantian menteri dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat efektivitas pemerintahan apabila diperlukan untuk meningkatkan kinerja sektor terkait.

"Penyesuaian kebijakan ekonomi secara menyeluruh juga mendesak dilakukan," ujarnya.

Baca juga: Kemenkeu: Lelang jadi instrumen adaptif dukung perekonomian nasional

Fernando menilai keterlambatan dalam menghadirkan solusi dapat menambah beban masyarakat dan berpotensi memengaruhi berbagai indikator ekonomi.

Ia mengatakan kondisi tersebut dapat memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah, neraca perdagangan, dan arus investasi asing ke Indonesia.

Karena itu, menurut dia, kompleksitas permasalahan tidak boleh menjadi alasan untuk menunda pengambilan keputusan.

"Dalam situasi yang kompleks, kemampuan pemerintah untuk memprioritaskan, mengambil keputusan secara cepat dengan data yang memadai, serta mengeksekusi kebijakan secara efektif adalah yang paling diuji dan paling dibutuhkan," kata Fernando.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.