PKB soal Sikap PDIP: di Sistem Kita Tak Kenal Oposisi dan Partai Penyeimbang

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, menanggapi pernyataan PDIP yang menegaskan tidak ada sikap abu-abu dalam posisinya terhadap pemerintahan. Menurut Jazilul, konstitusi memang tidak mengenal istilah oposisi, namun juga tidak mengenal konsep partai penyeimbang.

"Ya bagus saja nggak ada masalah. Yang jelas di dalam apa namanya praktik politik kita ini kan juga tidak dikenal, saya paham betul tidak ada oposisi. Memang nggak ada itu di konstitusi. Tapi juga tidak ada partai penyeimbang, nggak dikenal di sistem kita," kata Jazilul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (22/6).

Jazilul mengatakan, yang terpenting saat ini bukan memperdebatkan istilah oposisi maupun penyeimbang, melainkan menjaga kebersamaan dan kekompakan dalam mendukung jalannya pemerintahan.

"Oleh sebab itu menurut saya yang penting kita jaga kebersamaan, kekompakan di mana pun posisinya," ujarnya.

Ia menegaskan, kritik yang sebelumnya disampaikan sejumlah partai koalisi terhadap posisi politik PDIP bukan dimaksudkan untuk mendiskreditkan partai berlambang banteng tersebut.

"Nah kita tidak sedang berpolemik soal apa namanya mendiskreditkan partai lain, oh tentu tidak. Ini hanya menyampaikan pesan bahwa Presiden Prabowo, pemerintah sedang berjuang keras untuk menuntaskan dan mewujudkan visi dan misinya. Itu saja," kata Jazilul.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini membutuhkan dukungan dari seluruh elemen bangsa, termasuk partai politik, organisasi kemasyarakatan, hingga mahasiswa.

"Dan kepada seluruh kader partai, politisi, kita semua tentu boleh saja menyampaikan pendapat. Tapi yang lebih penting dari itu adalah solidaritas dan kekompakan. Karena menghadapi tantangan yang berat ini membutuhkan siapa pun, pihak mana pun, publik, partai politik, organisasi kemasyarakatan, semuanya, mahasiswa membutuhkan itu," ujarnya.

Jazilul menilai, solidaritas dan persatuan menjadi faktor penting agar program-program pemerintahan Presiden Prabowo dapat berjalan dengan baik.

"Saya pikir itu saja posisi politik itu penting supaya apa yang kita kerjakan hari ini, dikerjakan oleh pemerintah hari ini mendapatkan istilahnya ada solidaritas, ada kekompakan baik di DPR, partai politik, di pemerintah. Karena memang semua program yang dilakukan memang tidak semuanya sempurna. Yang harus sempurna hari ini adalah solidaritas dan persatuan menurut saya," katanya.

Namun demikian, Jazilul menegaskan pihaknya tidak mengetahui apakah adanya kritik serupa dari sejumlah partai koalisi menunjukkan terdapat masalah di internal koalisi pendukung pemerintah.

"Oh saya tidak tahu kalau soal itu ya, tetapi setidaknya kita tahu semua bahwa pemerintah, presiden, DPR itu butuh solidaritas dan kekompakan dan tegas sikapnya kira-kira begitu," ujarnya.

Saat ditanya apakah ada kesepakatan antarpartai koalisi untuk menyuarkan kritik yang sama terhadap PDIP, Jazilul mengaku tidak mengetahui hal tersebut.

"Ya saya nggak tahu soal itu karena partainya kan masing-masing. Saya bukan koordinator. Gitu ya, saya bukan koordinator saya nggak paham soal itu. Saya hanya menyampaikan apa yang menjadi pandangan saya sebagai teman," katanya.

PDIP Sebut Tak Ada Sikap Abu-abu

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menegaskan posisi partainya tidak abu-abu meski berada di luar kabinet. Menurut Deddy, sistem ketatanegaraan Indonesia memang tidak mengenal oposisi secara formal.

"PDI Perjuangan dengan jelas telah menyatakan posisi kami di luar kabinet, tetapi tetap menjalankan fungsi pengawasan yang konstitusional melalui mekanisme DPR. Ini bukan sikap ambigu, ini adalah mandat Rakernas partai yang sudah kami jalankan secara konsisten," kata Deddy dalam keterangannya, dikutip Senin (22/6).

Pernyataan Deddy merupakan respons atas sejumlah kritik dari partai koalisi, termasuk PKB. Sebelumnya, Jazilul meminta PDIP memperjelas posisi politiknya, apakah berada di dalam pemerintahan atau mengambil peran oposisi secara tegas.