Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Rokhmat Ardiyan, membuka sayembara berhadiah bagi masyarakat yang berhasil mengungkap praktik kecurangan distribusi BBM subsidi dalam kegiatan bimbingan teknis di Kuningan, Senin (27/4). Sebagaimana dilansir dari Detikcom, langkah ini diambil guna memastikan energi subsidi hanya dinikmati oleh rakyat kecil.
Pengawasan distribusi menjadi fokus utama mengingat adanya indikasi penyalahgunaan bahan bakar jenis solar oleh kalangan mampu dan pelaku industri besar. Upaya pembersihan jalur distribusi ini bertujuan agar alokasi anggaran negara benar-benar sampai kepada pihak yang berhak menerima bantuan tersebut.
"Saya tidak ingin BBM subsidi masuk ke orang kaya. Harus tepat sasaran untuk rakyat kecil," tegas Rokhmat Ardiyan, Anggota Komisi XII DPR RI, dalam keterangan tertulis pada Selasa (28/4/2026).
Politisi Gerindra tersebut menekankan bahwa subsidi merupakan instrumen perlindungan negara bagi warga rentan. Oleh karena itu, segala bentuk penyelewengan untuk kepentingan komersial skala besar harus dihentikan demi menjaga keadilan sosial.
"Subsidi tidak boleh masuk ke sektor besar seperti pertambangan atau perkebunan sawit. Ini harus kita jaga bersama," ujar Rokhmat Ardiyan, Anggota Komisi XII DPR RI.
Selain menyoroti pengawasan, Rokhmat mengajak publik menghargai kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang tetap mempertahankan harga bahan bakar bersubsidi meski kondisi ekonomi global sedang penuh tekanan. Stabilitas harga ini dinilai sangat krusial bagi ketahanan daya beli masyarakat luas.
"Pak Prabowo sangat empati kepada rakyat. Di saat banyak negara kesulitan, Indonesia tetap bisa menjaga harga BBM subsidi," kata Rokhmat Ardiyan, Anggota Komisi XII DPR RI.
Dalam forum tersebut, perhatian juga diberikan kepada pihak operator yang bertugas mengelola penyaluran energi secara nasional. Rokhmat secara khusus memberikan penghormatan atas dedikasi dalam menjaga ketersediaan pasokan energi di seluruh pelosok negeri.
"Apresiasi juga buat Pertamina, kasih aplaus," ucap Rokhmat Ardiyan, Anggota Komisi XII DPR RI.
Keterlibatan aktif warga menjadi kunci utama dalam sistem pengawasan partisipatif yang diusulkan oleh legislator tersebut. Ia mendorong masyarakat untuk tidak ragu melaporkan temuan mencurigakan di lapangan kepada pihak berwajib agar segera ditindaklanjuti secara hukum.
"Kalau ada kecurangan, baik di SPBU, SPBE, Pertamina atau di mana pun, laporkan ke aparat penegak hukum, saya kasih hadiah. Ini barang milik negara, milik rakyat. Jangan sampai dicurangi," jelas Rokhmat Ardiyan, Anggota Komisi XII DPR RI.
Peningkatan performa instansi pengawas juga menjadi catatan penting dalam pertemuan tersebut. Rokhmat mendesak lembaga terkait untuk lebih proaktif dan mempererat sinergi dengan kepolisian maupun kejaksaan dalam memberantas mafia bahan bakar.
"BPH Migas jangan banyak diam. Harus kerja sama dengan APH untuk menindak pelaku kecurangan," tegas Rokhmat Ardiyan, Anggota Komisi XII DPR RI.
Meskipun secara umum kondisi distribusi di wilayah Kuningan terpantau aman dari penyimpangan masif, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan. Integritas seluruh rantai distribusi menjadi tanggung jawab bersama untuk mencegah timbulnya kerugian negara di masa mendatang.
"Alhamdulillah di Kuningan belum ada temuan kecurangan. Saya titip, jalannya BBM subsidi harus tepat sasaran," ujar Rokhmat Ardiyan, Anggota Komisi XII DPR RI.
Menutup pernyataannya, ia mengingatkan pentingnya menjaga stok fisik di lapangan agar aktivitas ekonomi warga tidak terhambat akibat kekosongan bahan bakar di stasiun pengisian resmi.
"Untuk Kuningan, jangan sampai ada SPBU yang solarnya kosong. Mari komitmen bersama untuk pelayanan optimal," pungkas Rokhmat Ardiyan, Anggota Komisi XII DPR RI.
1 bulan yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·