Rupiah NDF Stagnan Rp17.684 Per Dolar AS di Tengah Tekanan Global

Nilai kontrak rupiah di pasar Non-Deliverable Forward atau NDF bergerak stagnan pada perdagangan pagi ini. Berdasarkan data perdagangan Kamis, mata uang garuda berada di posisi Rp17.684 per dolar Amerika Serikat sebelum melemah tipis menjadi Rp17.686 per dolar Amerika Serikat di pasar offshore.

Dilansir dari Bloombergtechnoz, pergerakan mata uang di kawasan Asia terpantau bervariasi karena guncangan harga komoditas global. Indeks dolar Amerika Serikat terhadap enam mata uang utama bertahan pada level 99,25, sementara komoditas minyak Brent bergerak tinggi pada posisi US$102,58 per barel.

Kenaikan harga minyak bumi dan komoditas pangan global memberikan dampak yang tidak merata bagi negara-negara di Asia. Tekanan inflasi sejak awal Maret ikut mengganggu distribusi pupuk global dan mengerek total biaya produksi sektor pertanian.

Mata uang peso Filipina menjadi yang paling rentan di Asia karena status negara tersebut sebagai importir bersih pangan dan energi. Komponen energi dan pangan yang besar dalam indeks harga konsumen meningkatkan risiko inflasi yang dapat menggerus nilai tukar peso.

Baht Thailand juga ikut tertekan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun, posisi Thailand sebagai eksportir bersih komoditas pangan mampu meredam dampak buruk terhadap neraca perdagangan negara tersebut.

Sebaliknya, ringgit Malaysia dan dolar Singapura berpotensi mencatatkan kinerja yang lebih baik di kawasan regional. Kondisi ini ditopang oleh kinerja ekspor minyak bumi Malaysia serta status Singapura sebagai aset defensif di Asia.

Sejak awal kuartal II-2026, nilai tukar ringgit Malaysia tercatat menguat sebesar 2,25 persen. Penguatan ini disusul oleh mata uang yuan China sebesar 1,37 persen dan yuan offshore sebesar 1,33 persen.

Sebaliknya, nilai tukar Indonesia mengalami pelemahan paling tajam di kawasan regional dengan depresiasi mencapai 3,73 persen. Posisi pelemahan terdalam berikutnya diikuti oleh mata uang rupee India yang turun sebesar 1,43 persen.

Tekanan dari dalam negeri masih terus membayangi pergerakan nilai tukar rupiah di pasar spot. Padahal, Bank Indonesia selaku otoritas moneter telah mengambil langkah agresif dengan menaikkan suku bunga acuan hingga menyentuh angka 5,25 persen.

Sejumlah kebijakan yang diambil pemerintah dinilai berisiko memperburuk kondisi fiskal karena menelan anggaran yang sangat besar. Kondisi ini terjadi di tengah rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia yang paling rendah di antara negara G20.

Sebagai perbandingan, rasio pendapatan negara terhadap PDB di Meksiko mencapai 25 persen dan India berada di angka 20 persen. Sementara untuk tingkat Asia Tenggara, Filipina mencatatkan rasio 21 persen dan Kamboja sebesar 15 persen, sedangkan Indonesia hanya berkisar antara 11 hingga 12 persen.

Pelaku pasar juga sedang menyoroti perubahan kebijakan ekonomi makro terkait tata kelola perdagangan yang dialihkan ke pemerintahan pusat. Pemerintah akan mengambil alih kendali ekspor komoditas nasional lewat pembentukan Badan Usaha Milik Negara khusus melalui entitas PT Danantara Sumberdaya Indonesia.

Peringatan Lembaga Pemeringkat Moody's

Lembaga pemeringkat internasional Moody's memberikan peringatan resmi terkait kebijakan pengetatan kontrol ekspor komoditas tersebut. Moody's menilai kebijakan baru ini berpotensi merusak sentimen investasi, meskipun di sisi lain dapat memberi manfaat bagi stabilitas mata uang.

Kontrol ketat negara terhadap ekspor komoditas dinilai bisa meningkatkan risiko distorsi pasar yang mengimbangi tujuan kebijakan awal. Langkah ini juga diproyeksikan berdampak negatif pada profil kredit korporasi tambang karena menambah risiko regulasi, operasional, dan finansial.

Arah pergerakan rupiah dalam jangka pendek akan sangat dipengaruhi oleh persepsi investor terhadap kredibilitas kebijakan ekonomi domestik. Kebijakan Bank Indonesia dalam menaikkan BI Rate dinilai hanya mampu menjadi bantalan sementara bagi penguatan mata uang rupiah.