Sektor Keuangan Inggris Pasca&Brexit: Bertahan Namun Menghadapi Tantangan

JAKARTA, KOMPAS.com – Hampir satu dekade setelah referendum Brexit, sektor keuangan Inggris masih menunjukkan daya tahan yang kuat. Namun, sejumlah indikator mengungkap posisi London tidak lagi sekuat sebelum Inggris keluar dari Uni Eropa.

Menjelang referendum Brexit pada 2016, Chief Executive Officer (CEO) JPMorgan Jamie Dimon sempat memperingatkan ribuan pekerjaan di Inggris berisiko dipindahkan jika negara itu keluar dari Uni Eropa.

Saat itu, JPMorgan memperkirakan hingga 4.000 posisi dapat direlokasi. Sejumlah pelaku industri keuangan juga memandang Brexit sebagai ancaman besar bagi status London sebagai pusat keuangan dunia.

Namun, perkembangan selama satu dekade terakhir menunjukkan hasil yang lebih kompleks.

JPMorgan kini berencana membangun menara baru di kawasan Canary Wharf, London, yang mampu menampung hingga 12.000 karyawan. Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves menyebut proyek tersebut sebagai bentuk dukungan investasi bernilai miliaran pound sterling bagi perekonomian Inggris.

Berbagai indikator lain juga memperlihatkan sektor keuangan Inggris masih bertahan. Jumlah pekerja di distrik keuangan City of London mendekati rekor tertinggi. Sejumlah bank besar juga mencatat keuntungan yang kuat dalam beberapa tahun terakhir.

Meski demikian, data dan wawancara Reuters dengan sejumlah eksekutif menunjukkan London tidak lagi menikmati dominasi seperti sebelum Brexit.

"Brexit tak dapat disangkal telah melemahkan posisi City," kata Michael Mainelli, mantan Lord Mayor of London periode 2023–2024 dilansir Minggu (21/6/2026).

Ia menyinggung relokasi sejumlah pekerjaan ke kota-kota keuangan lain di Eropa, seperti Paris dan Dublin.

"Namun Eropa juga melemah. Baik Uni Eropa maupun Inggris telah kalah bersaing dengan pertumbuhan pesat pasar keuangan Asia," ujarnya.

Puluhan Ribu Pekerjaan Pindah ke Eropa

Setelah Inggris keluar dari Uni Eropa, lembaga keuangan yang berbasis di London kehilangan hak passporting. Hak tersebut memungkinkan perusahaan menawarkan layanan ke seluruh Uni Eropa dari satu negara anggota.

Agar tetap dapat melayani nasabah di 27 negara Uni Eropa, banyak perusahaan memindahkan sebagian operasinya ke Eropa daratan.

Menurut City of London Corporation, sekitar 40.000 pekerjaan telah direlokasi ke berbagai pusat keuangan Eropa sejak Brexit.

Meski demikian, Inggris masih menjadi salah satu tujuan utama modal global.

Data Dana Moneter Internasional (IMF) yang dikutip Barclays menunjukkan Inggris menampung lebih dari 12 triliun pound sterling atau sekitar 16 triliun dollar AS. Dengan kurs saat ini, nilainya setara sekitar Rp 285.216 triliun.

Angka tersebut mencakup investasi langsung asing, investasi portofolio, serta simpanan lintas negara hingga akhir 2025.

Namun, pangsa Inggris dalam arus modal global terus menurun.

Pada 2015, porsinya mencapai 8,6 persen. Sepuluh tahun kemudian, angka itu turun menjadi 7 persen.

Sebaliknya, pangsa Amerika Serikat meningkat dari sekitar 20 persen menjadi 25 persen. Kenaikan tersebut didorong tingginya minat investor terhadap saham-saham AS.

Perusahaan riset New Financial mencatat Inggris kehilangan pangsa pasar pada 10 dari 12 kategori layanan keuangan internasional sejak 2015.

Sektor yang terdampak antara lain perdagangan valuta asing, penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO), serta pengelolaan aset.

"Dampak Brexit terhadap City of London seperti Inggris mematahkan lengannya sendiri, tidak fatal tetapi juga tidak kecil, dan ada tingkat cedera diri," kata pendiri New Financial, William Wright.

Suku Bunga Tinggi dan Deregulasi Jadi Penopang

Meski kehilangan sebagian pangsa pasar, sektor keuangan Inggris tetap memperoleh dukungan dari sejumlah faktor.

Awal bulan ini, Dimon mengumumkan JPMorgan akan memperluas Inisiatif Keamanan dan Ketahanan senilai 1,5 triliun dollar AS atau sekitar Rp 26.739 triliun ke Inggris guna membantu pembiayaan industri strategis.

Selain membangun kantor pusat baru di London, JPMorgan juga memperluas kampus operasionalnya di Bournemouth melalui investasi 300 juta pound sterling hingga 350 juta pound sterling. Nilainya setara sekitar Rp 7,16 triliun hingga Rp 8,36 triliun.

Citigroup juga mengumumkan investasi sebesar 1,1 miliar pound sterling atau sekitar Rp 26,17 triliun untuk memperkuat operasinya di Inggris.

Aktivitas bisnis di kawasan City of London juga terus tumbuh. Data City of London Corporation menunjukkan jumlah pekerja mencapai 676.000 orang, naik lebih dari 25 persen dibandingkan 2019.

"Saya percaya City akan memiliki kehidupan lain setelah Brexit, tetapi saya tidak tahu akan secepat dan sekuat ini," kata pemilik restoran 1 Lombard Street, Soren Jessen.

Menurut dia, penjualan restorannya kini bahkan lebih baik dibandingkan sebelum Brexit.

Brexit resmi berlaku pada 31 Januari 2020. Beberapa minggu kemudian, pandemi Covid-19 melanda dunia.

Ekonomi global setelah itu juga menghadapi perang di Ukraina, konflik Timur Tengah, hingga perubahan kebijakan perdagangan dan keamanan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump.

Rangkaian peristiwa tersebut membuat dampak Brexit sulit dipisahkan dari faktor-faktor lain yang turut memengaruhi ekonomi.

Kenaikan suku bunga pascapandemi juga menjadi penopang keuntungan sektor perbankan karena meningkatkan margin dari aktivitas kredit.

Pemerintahan Partai Buruh yang berkuasa sejak 2024 turut mempercepat deregulasi sektor keuangan. Pemerintah menilai sebagian aturan pascakrisis keuangan global 2008 terlalu membebani industri.

Inggris juga memanfaatkan kebebasan pasca-Brexit untuk mengubah aturan Solvency II yang sebelumnya mengikuti regulasi Uni Eropa.

Kebijakan tersebut memangkas beban administratif dan melonggarkan sebagian ketentuan modal perusahaan asuransi.

Menurut London Market Group, nilai premi bruto industri asuransi meningkat dua kali lipat dalam satu dekade menjadi 187 miliar dollar AS atau sekitar Rp 3.331 triliun.

London juga tetap menjadi salah satu pusat teknologi keuangan terbesar di Eropa.

Perusahaan bank digital Revolut kini menjadi perusahaan financial technology (fintech) paling bernilai di kawasan tersebut dengan valuasi 75 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.337 triliun.

Inggris Dinilai Kurang Menarik bagi Investor

Ketahanan sektor keuangan belum sepenuhnya tercermin pada perekonomian Inggris secara keseluruhan.

Pertumbuhan ekonomi negara itu tertinggal dibandingkan Amerika Serikat yang didorong konsumsi rumah tangga dan perkembangan sektor teknologi.

Kantor independen pengawas anggaran Inggris memperkirakan produktivitas jangka panjang negara itu akan 4 persen lebih rendah akibat Brexit dibandingkan jika tetap menjadi anggota Uni Eropa.

"Anda dapat menunjuk pada hari di bulan Juni 2016 di mana Inggris, pada kenyataannya, menjadi tempat yang kurang menarik untuk berinvestasi," kata Kepala Investasi Premier Miton, Neil Birrell.

Menurut dia, meski masih memiliki eksposur besar terhadap saham Inggris, porsinya telah dikurangi dalam beberapa tahun terakhir.

Tingginya imbal hasil obligasi pemerintah Inggris juga menjadi tantangan tersendiri.

Situasi tersebut diperparah ketidakstabilan politik yang membuat Inggris berganti enam perdana menteri dalam satu dekade setelah referendum Brexit.

Kenaikan biaya pinjaman pemerintah kemudian ikut mendorong kenaikan biaya kredit bagi dunia usaha dan rumah tangga.

Data Bank of England menunjukkan kredit untuk usaha kecil sebagai persentase terhadap produk domestik bruto turun dari sedikit di atas 8 persen pada 2016 menjadi 6,5 persen pada 2026.

Boston Consulting Group bahkan menyebut munculnya "jebakan kredit yang saling memperkuat".

Banyak perusahaan enggan mengajukan pinjaman karena khawatir ditolak. Pada saat yang sama, lembaga keuangan mengurangi penyaluran kredit karena melihat permintaan yang rendah.

Meski demikian, sejumlah pelaku industri tetap optimistis terhadap prospek jangka panjang Inggris.

Wright menilai reformasi dana pensiun domestik berpotensi menjadi mesin pertumbuhan baru.

Saat ini, hanya sekitar 0,1 persen aset dana pensiun Inggris yang diinvestasikan pada saham perusahaan bertumbuh di dalam negeri.

Menurut dia, peningkatan investasi tersebut, ditambah partisipasi investor ritel yang lebih besar, dapat membantu memperkuat pasar keuangan Inggris dalam dekade mendatang.

Brexit memang meningkatkan beban administrasi, mulai dari dokumen kepabeanan hingga gangguan rantai pasok.

Namun, sebagian pelaku industri menilai London masih memiliki posisi strategis dalam sistem keuangan global.

"Karena Uni Eropa belum banyak bergerak maju dalam dekade terakhir, Inggris tidak banyak kehilangan," kata Mainelli.

"Kota London tetap menjadi gerbang pasar modal ke Eropa," sambungnya.