Subsidi BBM dan LPG Melonjak 266 Persen Hingga Maret 2026

1 bulan yang lalu

Kementerian Keuangan mencatat pembengkakan realisasi subsidi dan kompensasi energi sebesar 266,5 persen hingga mencapai Rp 118,7 triliun per 31 Maret 2026. Lonjakan signifikan ini dipicu oleh pergerakan harga minyak mentah Indonesia, pelemahan nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume konsumsi masyarakat.

Berdasarkan data laporan APBN KITA yang dilansir dari Detik Finance pada Senin (4/5/2026), total anggaran tersebut terbagi menjadi belanja subsidi senilai Rp 52,2 triliun dan pembayaran kompensasi sebesar Rp 66,5 triliun. Pihak otoritas keuangan menegaskan bahwa kondisi geopolitik global turut memperparah volatilitas harga energi.

"Realisasi subsidi dan kompensasi dipengaruhi oleh fluktuasi ICP, depresiasi nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume BBM, LPG dan listrik," tulis Kemenkeu dalam laporan APBN KITA, dikutip Senin (4/5/2026).

Peningkatan volume terjadi secara merata pada berbagai komoditas yang disubsidi pemerintah selama tiga bulan pertama tahun ini. Penyaluran BBM bersubsidi tercatat mencapai 3,17 juta kilo liter, atau mengalami kenaikan sebesar 9,2 persen dibandingkan periode Maret tahun lalu yang berada di angka 2,90 juta kilo liter.

Konsumsi LPG tabung 3 kilogram juga menunjukkan tren serupa dengan peningkatan 3,8 persen menjadi 1.419 juta kilogram. Sementara itu, jumlah pelanggan listrik yang menerima subsidi bertambah dari 41,9 juta pelanggan menjadi 42,9 juta pelanggan pada akhir Maret 2026.

Data Penyaluran Komoditas Bersubsidi Maret 2026Komoditas/SektorRealisasi 2026Pertumbuhan

BBM Bersubsidi	3,17 Juta Kilo Liter	9,2%
LPG 3 Kilogram	1.419 Juta Kilogram	3,8%
Pelanggan Listrik	42,9 Juta Orang	2,4%
Pupuk Bersubsidi	1,9 Juta Ton	13,6%
Debitur KUR	1,1 Juta Debitur	8,9%

Sektor pertanian dan permodalan usaha kecil juga mencatatkan pertumbuhan serapan subsidi. Penyaluran pupuk bersubsidi melonjak dari 1,7 juta ton menjadi 1,9 juta ton, sedangkan jumlah penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) bertambah sebanyak 100 ribu debitur baru dibandingkan tahun sebelumnya.

Pemerintah menyatakan optimisme dalam mengelola tekanan anggaran tersebut berdasarkan rekam jejak penanganan krisis energi di masa lalu. Hal ini mencakup mitigasi risiko terhadap kenaikan beban fiskal negara akibat ketidakpastian global.

"Indonesia telah memiliki pengalaman menghadapi lonjakan harga energi, termasuk pada konflik Rusia-Ukraina tahun 2022," tutur Kemenkeu.