Turki Kirim Pesawat Charter untuk Pulangkan Aktivis Flotilla Gaza

Pemerintah Turki memutuskan untuk mengirimkan sebuah penerbangan khusus guna mengevakuasi para aktivis flotilla Gaza yang saat ini sedang ditahan oleh otoritas militer Israel. Langkah pemulangan ini diambil setelah tindakan penahanan oleh pasukan Israel memicu kecaman luas dari komunitas internasional, sebagaimana dilansir dari Detikcom pada Kamis (21/5/2026).

"Kami berencana untuk membawa warga negara kami dan para peserta dari negara ketiga ke Turki dengan penerbangan charter khusus yang akan kami atur hari ini," kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Turki Hakan Fidan dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis (21/5/2026).

Upaya evakuasi tersebut dilakukan menyusul insiden pencegatan konvoi sekitar 50 kapal yang berlayar sejak 14 Mei lalu dari Turki. Konvoi yang dinamakan Armada Global Sumud ini bertujuan menembus blokade ketat Israel di Jalur Gaza, namun pasukan Israel mencegat mereka di lepas pantai Siprus pada Selasa lalu.

Sebanyak 430 aktivis kemanusiaan dilaporkan ditahan dan dibawa ke pelabuhan Ashdod, Israel, termasuk di antaranya dua orang jurnalis Republika. Pihak media Turki menyebutkan terdapat sekitar 78 warga negara Turki yang ikut menjadi tahanan dalam operasi pencegatan tersebut.

Gelombang kecaman global kemudian mencuat setelah Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, mengunggah rekaman video yang memperlihatkan para aktivis dipaksa berlutut dengan tangan terikat ke belakang. Otoritas Turki menilai tindakan pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tersebut secara terbuka memperlihatkan mentalitas yang penuh kekerasan kepada dunia.

"untuk memastikan keselamatan warga negara kami yang telah ditahan menyusul intervensi ilegal terhadap Armada Global Sumud, dan untuk memfasilitasi kepulangan mereka dengan aman ke Turki" kata Menlu Turki itu.

Wilayah Jalur Gaza sendiri telah berada di bawah blokade penuh oleh Israel sejak tahun 2007. Konvoi kapal terbaru ini menjadi upaya ketiga dalam setahun terakhir yang berusaha menembus isolasi wilayah tersebut, di tengah krisis kemanusiaan yang parah sejak konflik pecah pada Oktober 2023.