Wali Kota Fadly Amran Dorong MBG di Padang Perkuat Rantai Pasok Lokal

INFO TEMPO – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya, tetapi juga harus mampu menggerakkan perekonomian masyarakat melalui keterlibatan pelaku usaha dan produsen lokal dalam rantai pasok pangan. Hal itu dikatakan Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program MBG di Kota Padang di Aula Bagindo Aziz Chan Balai Kota Aie Pacah, Padang, Rabu, 17 Juni 2026.

Menurut dia, standardisasi rantai pasok bahan baku penting agar pasar tradisional, UMKM, petani, nelayan, dan peternak lokal dapat menjadi bagian dari ekosistem pemasok pangan yang memenuhi standar MBG. “Sehingga manfaat program dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” kata Wali Kota Fadly.

Keberhasilan program, kata Wali Kota, tidak semata ditentukan oleh operasional dapur, melainkan juga didukung sistem pendataan yang akurat, mulai dari kebutuhan masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ketersediaan bahan baku, hingga pola distribusi dan respons masyarakat terhadap program tersebut.

Program MBG merupakan agenda besar negara. “Karena itu, seluruh SPPG dan perangkat daerah harus saling mendukung untuk memastikan pemenuhan gizi anak-anak dan penerima manfaat lainnya melalui layanan yang berkualitas," ujar dia.

Fadly Amran pun mendorong seluruh SPPG di Kota Padang mempersiapkan diri menghadapi sistem penilaian atau grading dari Badan Gizi Nasional (BGN). Dia berharap seluruh dapur MBG mampu memenuhi standar terbaik dari aspek mutu layanan, kebersihan, keamanan pangan, hingga tata kelola operasional.

"Saya berharap pembangunan dan pengembangan SPPG berjalan sesuai aturan. Program prioritas tetap harus berjalan, namun keselamatan, ketertiban tata kota, dan kepatuhan terhadap regulasi tidak boleh diabaikan," ujar dia.

Wali Kota Padang itu juga meminta Perumda Air Minum dan OPD terkait memastikan seluruh dapur SPPG memiliki akses air bersih yang memadai. Di samping itu, ia mengingatkan seluruh yayasan dan pengelola SPPG agar mematuhi ketentuan daerah terkait pembangunan gedung dan pemanfaatan lahan.

Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Alfiadi, yang juga Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) MBG Kota Padang, menuturkan, evaluasi pelaksanaan MBG dilakukan secara rutin dan komprehensif setiap bulan guna memastikan seluruh aspek program berjalan optimal, mulai dari penyediaan bahan baku, operasional dapur, hingga pelayanan kepada penerima manfaat.

"Kita terus mengawal kualitas pelaksanaan MBG. Sesuai arahan Bapak Wali Kota, seluruh SPPG di Kota Padang harus menjadi yang terbaik, sejalan dengan semangat Program Unggulan (Progul) Padang Juara," kata Alfiadi.

Saat ini sebanyak 72 SPPG telah beroperasi di Kota Padang atau sekitar 75 persen dari target 96 SPPG. Pemerintah Kota Padang menargetkan kekurangan 24 SPPG dapat terpenuhi dalam dua hingga tiga bulan ke depan. Hingga saat ini, pelaksanaan MBG di Kota Padang juga tercatat berjalan relatif baik.

Adapun rapat evaluasi ini menjadi forum koordinasi untuk memperkuat kualitas layanan SPPG, sekaligus memastikan keberlanjutan program prioritas nasional tersebut berjalan lancar di Kota Padang.

Hadir dalam kegiatan itu, Koordinator SPPG Wilayah Kota Padang, Utami Yuliani Amir, mewakili Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Pekanbaru, Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (PJPH) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Ikrar Abdi. Hadir juga Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang, Dessi Febriyanti, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Didi Aryadi, Asisten Administrasi Umum, Corri Saidan.

Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Alfiadi, yang juga Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) MBG Kota Padang, serta sejumlah Kepala OPD terkait di lingkup Pemerintah Kota (Pemko) Padang. Hadir juga Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal, serta para Kepala SPPG dan perwakilan yayasan mitra SPPG di Kota Padang. (*)