World Bank Minta Indonesia Perkuat Penerimaan Negara demi Ekonomi

Lembaga keuangan internasional World Bank mengingatkan pentingnya peningkatan penerimaan negara bagi pemerintah Indonesia untuk memperkuat perekonomian domestik pada Sabtu (13/6/2026). Rasio penerimaan umum Indonesia dinilai masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah atas lainnya, sebagaimana dilansir dari Bloomberg Technoz. "Dengan rasio penerimaan pemerintah umum yang hanya mencapai 14,6% terhadap produk domestik bruto pada 2024, Indonesia masih berada di antara negara berpendapatan menengah atas dengan tingkat penerimaan terendah," kata World Bank.

Penilaian tersebut tertuang dalam laporan terbaru bertajuk Managing Risks, Unlocking Productivity yang diterbitkan oleh pihak lembaga keuangan tersebut.

"Reformasi terhadap rezim pajak penghasilan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah serta penyesuaian ambang batas pendaftaran pajak pertambahan nilai juga dinilai dapat mendorong formalisasi usaha dan transisi menuju sistem perpajakan umum, sekaligus membatasi peluang arbitrase," kata World Bank. Lembaga tersebut menambahkan bahwa kombinasi reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan yang seimbang sangat diperlukan untuk memperkuat sektor penerimaan negara ini.

Dari sisi administrasi, optimalisasi kepatuhan berbasis risiko dapat diwujudkan melalui e-invoicing, penggunaan analitik data, pemanfaatan data pihak ketiga, serta penguatan proses pemeriksaan perpajakan. Langkah penataan ini beriringan dengan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai realisasi penerimaan pajak hingga Mei 2026 yang menembus angka Rp834,4 triliun.

Pencapaian sektor perpajakan tersebut mencatatkan pertumbuhan sebesar 22,1 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang berada di angka Rp683,3 triliun. Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa perolehan pajak hingga akhir Mei 2026 ini telah mencakup 35,4 persen dari keseluruhan target APBN 2026 yang dipatok sebesar Rp2.357,7 triliun. Di sisi lain, penerimaan negara dari sektor bea dan cukai mengalami kenaikan tipis sebesar 0,6 persen secara year-on-year (yoy) menjadi Rp100,6 triliun, yang menyumbang 29,9 persen terhadap APBN.