BNPP Percepat Penataan Ruang Wilayah Perbatasan Nunukan

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menggelar forum koordinasi penataan ruang di wilayah eks Outstanding Boundary Problem (OBP) Simantipal, Pulau Sebatik, dan segmen Sungai Sinapad pada Kamis (16/4). Langkah strategis ini bertujuan mempercepat kepastian tata ruang sekaligus menangani dampak sosial dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Nunukan sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Sinkronisasi kebijakan menjadi fokus utama dalam menghimpun masukan berbasis data agar perencanaan kawasan perbatasan lebih terarah. Upaya ini melibatkan konsolidasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan keselarasan regulasi di lapangan.

"Koordinasi ini bertujuan menyelaraskan rencana tata ruang nasional dengan tata ruang kawasan perbatasan, provinsi, hingga kabupaten/kota, khususnya di wilayah eks OBP seperti Simantipal, Pulau Sebatik, dan segmen Sungai Sinapad," ujar Ismawan dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/4/2026).

Ismawan Harijono selaku Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP) menjelaskan bahwa perubahan batas wilayah berdampak langsung pada pemanfaatan ruang. Di Pulau Sebatik, perubahan tersebut menyentuh 64 bidang lahan milik masyarakat dan pemerintah dengan total luas mencapai 4,971 hektare.

"Kondisi ini memicu berbagai persoalan, mulai dari keamanan lahan, pencurian sawit, maraknya jalur ilegal lintas batas, hingga belum tuntasnya penetapan status lahan yang telah diajukan pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten," jelasnya.

Peninjauan lapangan di Pulau Sebatik telah mengidentifikasi beberapa titik pembangunan strategis, mulai dari lokasi bumi perkemahan hingga jalur inspeksi patroli. Sementara itu, wilayah Simantipal diproyeksikan menjadi Boundary Small City di tengah proses regulasi yang sedang berjalan.

"Pembangunan Pos Lintas Batas strategis, seperti di Aji Kuning, perlu dipercepat agar pengawasan meningkat sekaligus pelayanan publik bagi masyarakat perbatasan semakin optimal," tegasnya.

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, Robby Nahak Serang, menekankan pentingnya orientasi kemakmuran masyarakat dalam pembangunan kawasan perbatasan. Mengingat posisi Nunukan yang berdekatan dengan Tawau, Malaysia, penguatan infrastruktur dianggap krusial untuk menjaga kedaulatan.

"Wilayah perbatasan bukan hanya soal garis batas, tetapi menyangkut kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan infrastruktur dan lemahnya penguatan sektor ekonomi dapat menjadi celah munculnya berbagai persoalan, termasuk potensi pergeseran batas, penyelundupan, dan kejahatan lintas negara," pungkas Robby.