Harga LPG Non Subsidi Naik Sementara Elpiji 3 Kg Tetap Stabil

Pemerintah memastikan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi ukuran 3 kilogram tetap stabil sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) pada April 2026, meskipun terjadi kenaikan pada varian non subsidi. Kebijakan ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah gangguan distribusi energi global akibat konflik di Timur Tengah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pasokan energi nasional saat ini dalam kondisi aman meski sebagian besar masih bergantung pada impor. Pemerintah telah melakukan diversifikasi sumber impor, termasuk menjalin kerja sama baru dengan Rusia untuk memperkuat ketahanan stok dalam negeri.

"LPG kita masih impor kurang lebih sekitar 70% dari total kebutuhan kita. Tapi saya yakinkan kepada bapak ibu semua insyaallah kita juga dalam kondisi yang sampai dengan beberapa hari itu Insya Allah dalam kondisi yang baik," ujar Bahlil, Menteri ESDM.

Bahlil menambahkan bahwa tekanan kondisi geopolitik global saat ini sulit diramalkan dampaknya secara pasti terhadap pasar energi. Namun, ia menekankan upaya pemerintah agar pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak dan LPG di seluruh wilayah Indonesia tetap berjalan optimal.

"Namun kita harus menyadari bahwa kondisi geopolitik ini tidak ada satu orang pun yang dapat meramalkan. Bahkan dalam berbagai analisa itu rasanya sih kita berdoa agar bisa selesai perang ini dengan baik, cepat. Tapi kalau kita melihat dengan yang ada, ya ini kita berusaha untuk tidak terlalu panjang," imbuh Bahlil.

Kenaikan harga elpiji 12 kg di wilayah Jabodetabek menurut Bahlil merupakan penyesuaian yang wajar karena produk tersebut diperuntukkan bagi kelompok masyarakat mampu. Ia menegaskan bahwa negara memprioritaskan bantuan subsidi bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Iya mau tanya, kalau nonsubsidi itu untuk orang kaya atau untuk orang susah? Orang mampu kan," tanya Bahlil.

Bahlil mengajak kelompok masyarakat dengan penghasilan tinggi untuk tidak menggunakan gas melon bersubsidi. Hal ini dianggap sebagai bentuk kontribusi nyata dalam membantu stabilitas beban negara.

"Gini loh, negara itu hadir untuk membantu semua rakyat, tetapi prioritasnya itu adalah kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Kalau yang mampu, ya harusnya dia berkontribusi untuk saling membantu, itu saja kok," ucap Bahlil.

Menteri ESDM juga menjamin bahwa instruksi Presiden Prabowo Subianto adalah menjaga harga subsidi tetap terjangkau. Sebaliknya, produk non subsidi akan terus mengikuti mekanisme pasar yang berlaku.

"Kalau yang subsidi (harganya) tetap. Saya hanya bisa menjamin harga subsidi karena itu adalah perintah Presiden dan perintah aturan," tegas Bahlil.

Terkait pola konsumsi, Bahlil menyindir kelompok berpenghasilan sangat tinggi yang masih mencari produk subsidi. Ia menekankan pentingnya sasaran distribusi yang tepat sesuai peruntukannya.

"Harga pasar (yang nonsubsidi). Jadi contoh model kayak orang kaya, masa orang pendapatannya di atas Rp 500 juta per bulan disuruh pakai elpiji 3 kg? Sorry ye," kata Bahlil.

Koordinasi antara Kementerian ESDM dan Pertamina terus dilakukan untuk mencari alternatif pasokan terbaik guna menjaga stok di atas standar minimum nasional. Bahlil optimistis ketersediaan bahan bakar dalam negeri tetap terkendali.

"Alhamdulillah Pertamina dengan kami di ESDM, dan semua pemangku kepentingan selalu melakukan konsolidasi untuk mencari alternatif-alternatif terbaik dan sekarang posisi elpiji kita di atas standar minimum nasional. Jadi insyaallah clear," pungkas Bahlil.

Berdasarkan data yang dihimpun dari CNBC Indonesia, Kompas.com, dan The Phrase, harga Bright Gas 5,5 kg di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara naik menjadi Rp107.000 hingga Rp110.000 per tabung. Sementara itu, tabung 12 kg kini dibanderol sekitar Rp210.000 di tingkat pengecer, sedangkan harga gas 3 kg di pangkalan Tangerang Selatan tetap bertahan di angka Rp19.000.