Kemenkeu Bantah Kritik Kondisi Fiskal Negara Tidak Stabil

Kondisi fiskal Indonesia ditegaskan tetap sehat dan terkendali oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di tengah hantaman tekanan ekonomi global saat ini. Penegasan tersebut disampaikan sebagai bantahan terhadap kritik yang menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dikelola secara ugal-ugalan hingga berisiko memicu ketidakstabilan ekonomi nasional pada Selasa (19/5/2026).

"Data menunjukkan pajak tumbuh, belanja tetap jalan, defisit terkendali, keseimbangan primer surplus. Jadi fiskal kita sustainable," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di Kemenkeu, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Perbaikan indikator utama APBN dilaporkan berjalan lebih baik dibandingkan dengan kekhawatiran yang sempat diutarakan oleh sejumlah analis ekonomi. Berdasarkan data yang dilansir dari Kompas, defisit APBN hingga April 2026 berada di angka Rp164,4 triliun atau setara dengan 0,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Realisasi persentase tersebut menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan posisi pada Maret 2026 yang sempat menyentuh angka 0,93 persen terhadap PDB. Menkeu menilai proyeksi negatif dari pengamat mengenai potensi lonjakan defisit tahunan tidak terbukti karena kesalahan dalam metode penafsiran data keuangan.

"Dulu banyak analis bilang kalau dikalikan setahun akan tembus 3 persen lebih. Tapi kan bukan begitu cara menghitungnya," kata Purbaya.

Surplus sebesar Rp28 triliun juga berhasil dicatatkan pada keseimbangan primer APBN hingga periode April 2026. Catatan positif ini diklaim menjadi cerminan nyata dari kedisiplinan pengelolaan fiskal pemerintah, walaupun kebijakan belanja negara terus dipacu demi menjaga tren pertumbuhan ekonomi nasional.

Peningkatan performa APBN ditopang oleh realisasi penerimaan negara yang menyentuh angka Rp918,4 triliun hingga akhir April 2026 atau mengalami pertumbuhan sebesar 13,3 persen secara tahunan. Sektor penerimaan perpajakan menjadi motor penggerak utama lewat setoran sebesar Rp646,3 triliun yang naik 16,1 persen yoy.

Lonjakan signifikan terjadi pada penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) serta PPN barang mewah (PPNBM) yang menyentuh angka 40 persen. Di samping itu, sektor pajak penghasilan (PPh) orang pribadi ikut terkerek naik dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 25 persen.

"Kalau PPN tumbuh tinggi, artinya aktivitas ekonomi juga masih kuat," ujar Purbaya.

Realisasi belanja negara juga tercatat tetap ekspansif dengan membukukan angka Rp1.082,8 triliun atau melonjak 34,3 persen secara tahunan hingga April 2026. Pengeluaran sektor kementerian dan lembaga melesat hingga 57,9 persen, sementara belanja modal terkerek naik 43,6 persen demi mendanai proyek irigasi, konektivitas, serta ketahanan pangan.

Kondisi keuangan negara secara keseluruhan diklaim masih berada dalam batas aman dari ancaman penurunan peringkat utang atau downgrade oleh lembaga pemeringkat internasional. Rasio utang pemerintah dilaporkan konsisten bertahan di kisaran 40 persen dari PDB karena fundamental ekonomi dinilai masih kokoh.

"S&P juga memperkirakan rasio pembayaran bunga terhadap pendapatan membaik ke sekitar 14,34 persen, di bawah batas risiko 15 persen," kata Purbaya.