4 jam yang lalu
Pemerintah pusat bergerak cepat memacu proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Langkah penanggulangan kini difokuskan pada pemulihan infrastruktur permanen yang mencakup jalur transportasi serta fasilitas pendidikan.
Seperti dikutip dari Detikcom, percepatan pembangunan difokuskan pada sektor krusial seperti jalan, jembatan, dan gedung sekolah. Upaya ini diambil demi memastikan mobilitas masyarakat dan kegiatan belajar mengajar kembali berjalan normal.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa secara umum proses pemulihan di tiga provinsi terdampak menunjukkan perkembangan yang relatif baik. Layanan publik dasar seperti administrasi pemerintahan, kesehatan, pasar, pasokan listrik, hingga distribusi bahan bakar telah beroperasi kembali.
"Prioritas kita ke depan yang paling utama adalah infrastruktur, mempermanenkan infrastruktur jalan dan jembatan daerah yang belum tersentuh. Itu yang harus dikerjakan, entah oleh pemerintah daerah atau diambil alih oleh pusat," kata Tito.
Tito Karnavian mengonfirmasi bahwa seluruh jalur jalan dan jembatan nasional yang sempat terdampak kini sudah pulih dan dapat dilalui. Meski demikian, sejumlah jalur logistik di tingkat provinsi serta kabupaten masih membutuhkan penanganan intensif.
Beberapa segmen jalan yang telah diperbaiki sebelumnya dilaporkan mengalami kerusakan susulan. Hal ini dipicu oleh tingginya intensitas hujan yang masih mengguyur wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Agam, hingga beberapa titik di Aceh.
Selain sektor transportasi, sektor pendidikan menjadi atensi besar pemerintah mengingat ada 4.922 sekolah yang terdampak bencana di tiga provinsi tersebut. Sebagian besar siswa sudah kembali belajar, meski beberapa di antaranya terpaksa menggunakan fasilitas darurat karena ruang kelas rusak berat atau tersapu longsor dan banjir.
"Ada yang masih di sekolah darurat, ada yang menggunakan tenda, and ada yang menumpang di sekolah lain karena bangunannya rusak berat atau perlu direlokasi," ujar Tito.
Mendagri menambahkan bahwa jumlah sekolah yang masih beroperasi di lokasi darurat ini hanya mencakup sebagian kecil dari total fasilitas yang terdampak. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama pemerintah daerah terus mengupayakan perbaikan agar pemulihan berjalan optimal.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan realisasi anggaran langsung menyasar proyek fisik di lapangan secara efektif.
Pratikno menambahkan bahwa sistem pengawasan serta koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terus diperketat. Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya tumpang-tindih program pemulihan.
"Kami ingin memastikan program bisa dilaksanakan secepat-cepatnya di lapangan. Selain itu, pengawasan dan monitoring juga terus diperkuat agar tidak ada persoalan yang terlewatkan dalam proses pemulihan," ujar Pratikno.
Guna menyokong pendanaan penanggulangan jangka panjang, Presiden telah memberikan persetujuan alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 100,1 triliun yang diproyeksikan hingga tahun 2028.
Khusus pada tahun 2026, pemerintah telah mengucurkan dana siap pakai sebesar Rp 38,9 triliun. Anggaran ini dialokasikan penuh untuk mendanai berbagai program pemulihan sektor publik pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·