Prabowo Subianto Instruksikan Pemangkasan Birokrasi Izin Investasi

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk segera menyederhanakan sistem perizinan yang dinilai masih sangat rumit. Arahan ini disampaikan Prabowo di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Rabu (13/5/2026), karena birokrasi yang berbelit menghambat masuknya modal asing.

Masalah kompleksitas birokrasi tersebut berdampak langsung pada berpindahnya peluang investasi dari investor internasional ke negara lain. Sebagaimana dilansir dari Detikcom, Presiden menegaskan bahwa efisiensi sistem merupakan kunci utama dalam menjaga daya saing ekonomi nasional.

"Semua pejabat dari semua K/L cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidak efisiensi, permudah perizinan, jangan persulit," kata Prabowo, Presiden RI.

Kepala Negara kemudian membandingkan durasi pengurusan izin di Indonesia dengan negara tetangga yang jauh lebih cepat. Menurutnya, terdapat kesenjangan waktu yang sangat signifikan bagi pengusaha untuk memulai bisnis di tanah air.

"Pengusaha-pengusaha juga mengeluh mereka mau bekerja, mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin satu tahun, dua tahun. Sedangkan di negara lain dua minggu," jelas Prabowo, Presiden RI.

Ketimpangan durasi perizinan ini menjadi sorotan utama dalam agenda penyerahan uang hasil rampasan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) senilai Rp 10,2 triliun. Prabowo mendorong agar standar prosedur di Indonesia mulai merujuk pada keberhasilan negara-negara tetangga.

"Kita harus mengacu kepada negara tetangga kalau mereka bisa keluarkan izin dalam dua minggu kenapa kita dua tahun," tambah Prabowo, Presiden RI.

Presiden menekankan bahwa pemangkasan sistem ini bertujuan untuk mendukung para pelaku usaha yang memiliki komitmen tulus dalam memberikan kontribusi bagi negara. Kendati demikian, ia tetap memberikan peringatan keras terhadap pengusaha yang melanggar aturan.

"Sederhanakan, jangan persulit para pengusaha, harus dibantu, harus didukung. Yang nakal kita tertibkan, tapi yang baik yang bener-bener mau bekerja ya harus dibantu," pungkas Prabowo, Presiden RI.